Fraksi NasDem Tolak Penyertaan Modal BUMD Rp1 Miliar, Soroti Utang USD 5,6 Juta ke Pertamina

 

​SENGETI — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengambil sikap tegas menolak rencana pengalokasian dana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Sikap tersebut dipicu oleh belum tuntasnya persoalan kewajiban finansial PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP yang bernilai jutaan dolar AS.

​Penolakan keras tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Murni, saat membacakan pemandangan umum fraksi yang mewakili Ketua Fraksi NasDem, H. Sulaiman, dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi, Senin (9/11/2026). NasDem menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak sepatutnya kembali menggelontorkan uang rakyat sebelum beban kewajiban finansial perusahaan daerah tersebut diselesaikan secara tuntas.

​NasDem merujuk pada surat peringatan resmi dari PT Pertamina EP kepada PD Muaro Jambi terkait tagihan kekurangan Jumlah Pembelian Minimum Tahunan (JPMT). Penunggakan tersebut terdiri dari USD 3.351.640,18 untuk periode 2017 serta USD 2.262.068,39 untuk periode 2018–2019, dengan akumulasi total kewajiban mencapai USD 5.613.708,57.

​Jajaran legislatif dari Partai NasDem menilai alokasi dana APBD semestinya berorientasi pada asas efektivitas dan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab. Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk terlebih dahulu memprioritaskan penyelesaian utang legasi ketimbang memaksakan suntikan modal baru yang berisiko membebaskan anggaran daerah.

​Catatan kritis ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan Ranperda APBD 2027. Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah, apakah akan meninjau ulang rencana penyertaan modal Rp1 miliar tersebut atau terlebih dahulu menyelesaikan tanggungan utang PD Muaro Jambi senilai USD 5,6 juta kepada pihak Pertamina. (Red)